WART4, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing di Indonesia. Untuk itu, ia akan membentuk sebuah lembaga baru bernama Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang bertugas merumuskan langkah-langkah penghentian sistem tersebut.
Dewan tersebut nantinya akan diisi oleh para pemimpin serikat buruh dari berbagai organisasi di Indonesia.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mencari solusi, kalau bisa, tidak harus langsung, tetapi secepat mungkin, untuk menghapus outsourcing,” ujar Prabowo saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5).
Namun demikian, Prabowo mengajak para buruh untuk tetap berpikir realistis, mengingat keberadaan investor tetap dibutuhkan guna menciptakan lapangan pekerjaan.
“Kalau tidak ada investasi dan pabrik, maka pekerjaan pun tidak tersedia,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyatakan dukungannya terhadap gagasan mempertemukan para pekerja dan pemilik modal di Istana Bogor. Ia berencana mempertemukan sekitar 150 pimpinan buruh dengan 150 perwakilan dunia usaha.
Ia menekankan kepada para pengusaha agar tidak mencari keuntungan sepihak tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerjanya.
“Pengusaha tidak boleh hanya memperkaya diri sendiri. Pekerja juga harus diajak hidup sejahtera,” katanya tegas.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa negara terus berupaya hadir dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, serta subsidi seperti listrik dan bantuan tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Prabowo menyebutkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana lebih dari Rp500 triliun untuk membantu masyarakat miskin. Meski begitu, ia menyoroti adanya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
“Masih ada laporan bahwa bantuan diterima oleh orang-orang yang tidak berhak. Ini harus diperbaiki,” ujarnya.
Dalam peringatan Hari Buruh tersebut, tiga konfederasi serikat pekerja hadir dan mendampingi Presiden Prabowo, yaitu KSPI, KSBSI, dan KSPSI. Di sisi lain, kelompok serikat buruh lainnya serta aliansi masyarakat sipil memilih untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DRP RI.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar