Di Swedia, Anggota Dewan Hidup Tanpa Tunjangan Mewah

Negara Swedia (Wikipedia)

WART4 - Swedia, standar fasilitas untuk anggota parlemen (Riksdag) didesain ketat agar tetap sederhana dan hemat anggaran. Alih-alih mendapat paket tunjangan mewah, para wakil rakyat menjalankan tugas dengan fasilitas publik yang sama seperti warganya. Praktik ini bukan sekadar simbol: ia menjadi bagian dari kultur politik yang mendorong akuntabilitas dan kedekatan dengan pemilih. 

Transportasi: Tanpa Mobil Dinas, Tanpa Sopir Pribadi

Anggota parlemen Swedia tidak memperoleh mobil dinas maupun tunjangan bensin. Untuk mobilitas kerja, mereka memanfaatkan transportasi umum—bus dan kereta—bersama masyarakat. Sikap ini sejalan dengan pandangan bahwa politisi tidak boleh menikmati hak istimewa di atas warga yang mereka wakili. 

Di parlemen hanya tersedia tiga unit mobil dinas Volvo S80, namun bukan untuk semua anggota. Kendaraan ini disediakan terbatas untuk ketua dan tiga wakil ketua parlemen, dan hanya boleh dipakai untuk tugas resmi. Selebihnya, wakil rakyat mengandalkan transportasi massal yang disediakan negara untuk urusan dinas. 

Aturan Pemakaian Kendaraan yang Ketat

Penggunaan mobil dinas diatur sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Bahkan, pejabat parlemen menegaskan bahwa mobil-mobil tersebut tidak boleh dipakai untuk antar-jemput dari kantor ke rumah. Ungkapan “Kami bukan perusahaan taksi” menjadi cara lugas menjelaskan filosofi kebijakan itu: kendaraan dinas adalah alat kerja, bukan fasilitas pribadi. 

Kontras dengan Praktik di Banyak Negara

Dalam banyak sistem politik lain, politisi kerap memperoleh paket fasilitas yang mencakup kendaraan, sopir, dan tunjangan bahan bakar. Swedia justru menegaskan penggunaan layanan publik—bahkan juru bicara parlemen pun memegang kartu transportasi umum sebagai bagian dari operasional sehari-hari. Di level eksekutif pusat, hanya perdana menteri yang menggunakan kendaraan dari satuan pengamanan secara permanen. 

Gaya Kerja Sehari-hari

Kebijakan tanpa sopir pribadi dan tanpa mobil dinas mendorong anggota parlemen untuk menjadwalkan perjalanan dengan efisien, menyatu dengan pola mobilitas warga kota. Secara praktik, ini juga mengurangi persepsi jarak antara pengambil keputusan dan masyarakat, serta menekan biaya operasional negara. 

Filosofi Kebijakan

Di balik aturan teknis tersebut, terdapat nilai yang lebih besar: jabatan publik adalah amanah, bukan sarana mendapatkan privilese. Kebijakan fasilitas minimal mendorong standar etika tinggi, menekan potensi konflik kepentingan, dan menjaga fokus pada kerja legislasi serta pengawasan terhadap pemerintah. 

Red/S: detikOto