WART4, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan sejumlah hal penting terkait surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026), setelah dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan bersama sejumlah menteri serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Surat Pengunduran Diri Hanya Lima Paragraf
Yusril mengungkapkan bahwa dirinya telah membaca salinan surat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo dan MPR.
Menurut Yusril, surat tersebut hanya terdiri atas lima paragraf. Dalam surat itu, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.
Gibran juga meminta MPR menindaklanjuti surat pengunduran dirinya dengan mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Yusril menjelaskan bahwa alasan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan alasan pribadi serta berbagai suara dan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Namun, Yusril tidak menguraikan lebih jauh mengenai alasan pribadi yang dimaksud karena menurutnya hal terpenting yang perlu dijelaskan kepada publik adalah mekanisme hukum dan konstitusional setelah pengunduran diri tersebut.
Prabowo Konsultasi dengan Pimpinan MPR dan DPR
Setelah menerima surat pengunduran diri Gibran, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri, pimpinan MPR, pimpinan DPR, serta unsur Komisi III DPR di Istana Kepresidenan.
Yusril menyebut pertemuan tersebut merupakan rapat konsultasi untuk membicarakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga negara setelah adanya pengunduran diri Wakil Presiden.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan kewenangan MPR dan kewajiban Presiden dalam menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pertemuan itu juga menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga negara agar proses selanjutnya berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Bagaimana Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden?
Yusril menjelaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR bersidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dengan demikian, tahapan selanjutnya berkaitan dengan pemberitahuan mengenai kekosongan jabatan kepada Presiden, pengajuan dua nama calon, dan proses pemilihan oleh MPR.
Yusril juga menyampaikan pandangan hukumnya bahwa surat Gibran menggunakan pernyataan berhenti atas kemauan sendiri. Menurut pandangannya, hal tersebut berbeda dengan mekanisme pemberhentian melalui proses persetujuan MPR.
MPR Siapkan Langkah Selanjutnya
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa lembaganya akan menindaklanjuti surat pengunduran diri yang telah disampaikan Gibran.
MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk membahas sejumlah agenda terkait proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Di sisi lain, DPR membatalkan rapat paripurna yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Perkembangan ini menandai perubahan tahapan politik dan ketatanegaraan setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran dirinya.
Hingga Kamis (12/11/2026), perhatian publik masih tertuju pada tindak lanjut MPR dan langkah Presiden Prabowo dalam menjalankan mekanisme konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar