WART4, Jakarta - Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, mengajak masyarakat dunia, termasuk Indonesia, memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk mendorong Israel mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.
Menurut Albanese, dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak hanya dapat diwujudkan melalui jalur diplomasi dan tekanan politik. Masyarakat juga bisa mengambil peran melalui keputusan konsumsi, gerakan boikot, hingga pemilihan investasi yang tidak berkaitan dengan praktik pelanggaran hak asasi manusia.
Ia menilai masyarakat perlu lebih kritis dalam melihat perusahaan, industri, maupun lembaga penelitian yang dinilai mendapatkan keuntungan dari pendudukan Israel. Dengan memanfaatkan daya beli secara kolektif, masyarakat diharapkan mampu memberikan tekanan agar perusahaan-perusahaan tersebut melakukan perubahan.
"Indonesia punya 250 juta warga. Kalau 10 persen saja menggunakan kekuatan boikotnya, itu sudah sangat berarti," ujar Albanese dalam diskusi mengenai dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina yang digelar Amnesty International Indonesia di Jakarta, Rabu (21/10) dilansir dari CNN Indonesia.
Masyarakat Bisa Memulai dari Pilihan Sehari-hari
Albanese menyebut sejumlah langkah sederhana yang dapat dilakukan masyarakat untuk menunjukkan dukungan kepada Palestina. Di antaranya dengan mempertimbangkan kembali penggunaan layanan Airbnb, tidak membeli produk minuman Coca-Cola, serta menghindari pakaian dari merek Zara.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak harus memboikot seluruh produk sekaligus. Menurutnya, langkah yang paling penting adalah menentukan pilihan yang realistis, kemudian menjalankannya secara konsisten bersama masyarakat lainnya.
"Bukan soal semua orang harus memboikot semua produk sekaligus, tapi pilih tindakan yang dapat dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Pilih satu, pilih sesuatu," katanya saat berbicara di hadapan peserta diskusi di Taman Ismail Marzuki.
Albanese juga menyarankan masyarakat mempelajari daftar sasaran boikot yang diterbitkan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Indonesia. Melalui daftar tersebut, masyarakat dapat menilai perusahaan atau lembaga mana yang menjadi sasaran kampanye berdasarkan keterkaitannya dengan pendudukan Israel.
Ia mencontohkan sektor perbankan, industri makanan dan minuman, serta industri fesyen sebagai beberapa bidang yang dapat menjadi perhatian masyarakat.
Menurut Albanese, setiap orang dapat menentukan satu hingga tiga perusahaan atau entitas untuk dihindari sesuai dengan informasi yang tersedia dan kemampuan masing-masing.
BDS Dorong Tekanan Ekonomi terhadap Israel
Seruan Albanese sejalan dengan strategi gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS), sebuah gerakan yang dipimpin masyarakat sipil Palestina untuk memberikan tekanan kepada Israel melalui boikot, penarikan investasi, dan sanksi ekonomi.
Gerakan tersebut mengajak individu, institusi, serta pemerintah mengevaluasi hubungan ekonomi yang dinilai berkontribusi terhadap pendudukan dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina.
Pelaksanaannya dapat berupa kampanye terhadap perusahaan tertentu, penghentian investasi, hingga advokasi kebijakan kepada pemerintah agar mengambil langkah yang dinilai lebih berpihak pada perlindungan hak asasi manusia.
BDS juga menekankan pentingnya menentukan sasaran kampanye berdasarkan bukti keterlibatan perusahaan. Salah satu contohnya adalah dukungan resmi gerakan tersebut terhadap kampanye boikot Zara pada 2025.
Bagi Albanese, persoalan ini tidak semata-mata menyangkut keputusan konsumen ketika membeli barang. Ia menilai masyarakat perlu memahami bagaimana sistem ekonomi global bekerja dan siapa saja yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi tersebut.
"Kita harus mengendalikan kekuatan kapitalisme. Kita harus menyadari kita adalah bagian dari ekonomi global di mana sebagian kecil orang yang mengendalikan kegiatan ekonomi dunia," tegasnya.
Selain boikot, Albanese mengajak masyarakat mempertimbangkan konsep ethical investment atau investasi etis. Pendekatan ini menekankan pentingnya memastikan bahwa dana yang ditempatkan pada perusahaan maupun instrumen investasi tidak digunakan untuk mendukung aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Ia turut mengapresiasi sikap historis Indonesia yang mendukung perjuangan rakyat Palestina.
"Anda beruntung karena secara historis negara ini (Indonesia) selalu melawan penindasan di Palestina. Tak seperti di Italia (negaranya) di mana pemerintahnya bersikap sebaliknya," ujarnya di hadapan sekitar 800 peserta diskusi.
Di Tengah Besarnya Korban Konflik di Gaza
Seruan untuk memperkuat tekanan ekonomi tersebut muncul di tengah dampak kemanusiaan yang terus menjadi perhatian dunia sejak konflik Israel-Palestina meningkat pada 7 Oktober 2023, disusul operasi militer Israel di Jalur Gaza.
Berdasarkan laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) yang mengutip Kementerian Kesehatan Gaza, hingga pertengahan Oktober 2026, jumlah warga Palestina yang dilaporkan meninggal dunia di Gaza telah melampaui 74.000 orang. Sementara itu, lebih dari 175.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Besarnya jumlah korban tersebut kembali menyoroti pentingnya upaya internasional untuk melindungi warga sipil serta mendorong penyelesaian konflik yang menghormati hak-hak rakyat Palestina.
Di Indonesia, dukungan terhadap perjuangan Palestina juga berkembang melalui jalur advokasi kebijakan. Dalam diskusi tersebut, terungkap bahwa sejumlah pegiat hak asasi manusia tengah memperjuangkan agar rancangan undang-undang mengenai boikot Israel dapat dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Rancangan aturan tersebut diarahkan untuk mengatur hubungan ekonomi, termasuk pengadaan barang dan jasa (procurement) yang bersumber dari Israel.
Isu ini turut berkaitan dengan praktik kerja sama ekonomi antarnegara, khususnya dalam pengadaan persenjataan dan teknologi pengawasan. Sejumlah negara menjalin hubungan ekonomi dengan Israel untuk memperoleh produk militer maupun perangkat pengintaian berteknologi tinggi.
Melalui berbagai langkah tersebut, para pendukung gerakan boikot berharap tekanan dari masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dapat mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia serta membantu mengakhiri pendudukan di wilayah Palestina.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar