WART4, JAKARTA – Kesaksian Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, dalam persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, menjadi sorotan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (12/11/2026), Aiman mempertanyakan penggunaan produk jurnalistik sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
Aiman menegaskan bahwa tayangan jurnalistik yang diproduksi melalui proses kerja pers dan mengedepankan prinsip keberimbangan tidak semestinya secara langsung dijadikan alat untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah pemberitaan.
"Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers," ujar Aiman dalam persidangan.
Jelaskan Prinsip Cover Both Sides
Dalam keterangannya, Aiman menjelaskan bahwa program televisi Rakyat Bersuara yang ditayangkan iNews pada 29 April 2025 merupakan program diskusi jurnalistik yang memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk menyampaikan pandangan.
Menurutnya, pemilihan narasumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan persoalan yang sedang berkembang di tengah masyarakat, termasuk polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
Aiman membenarkan bahwa Dokter Tifa hadir sebagai salah satu narasumber dalam program tersebut. Ia juga memastikan bahwa rekaman tayangan yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan tayangan asli program Rakyat Bersuara.
Ia kemudian menjelaskan prinsip cover both sides, yakni memberikan ruang kepada pihak yang memiliki pandangan berbeda untuk menyampaikan tanggapan atau meluruskan informasi.
"Ketika data itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka host itu akan menyerahkan kepada pihak yang berseberangan untuk meluruskan. Di situlah konsep cover both sides," jelasnya.
Aiman juga menegaskan bahwa media tidak berkewajiban menyimpulkan benar atau salahnya setiap pernyataan narasumber dalam sebuah forum diskusi.
"Kami tidak menyimpulkan dan pers tidak berkewajiban untuk menyimpulkan," tegasnya.
Aiman Ungkap Sumber Dokumen Digital yang Ditampilkan
Hal menarik lainnya dalam persidangan adalah ketika majelis hakim menggali keterangan mengenai dokumen digital atau hasil pemindaian ijazah Jokowi yang pernah ditampilkan dalam program Rakyat Bersuara.
Aiman menyebut dokumen yang diingatnya berasal dari unggahan akun Dian Sandi.
Ia juga memastikan bahwa Dokter Tifa tidak pernah membawa ijazah fisik Jokowi ke studio iNews.
"Enggak pernah (membawa ijazah fisik Jokowi ke studio). Kalau copy (dokumen digital) yang dari (foto unggahan) Dian Sandi itu beberapa kali pernah dibawa," ungkapnya.
Aiman turut memberikan klarifikasi mengenai keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Ia mengaku tidak mengingat secara terperinci siapa saja pihak yang menyerahkan data kepada tim produksi.
Karena itu, ia meluruskan penyebutan nama-nama dalam BAP agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh pihak yang disebutkan masing-masing menyerahkan data secara langsung.
Ingatkan Bahaya Kriminalisasi Produk Jurnalistik
Usai memberikan kesaksian, Aiman kembali menyampaikan kekhawatirannya terhadap penggunaan produk jurnalistik dalam perkara pidana.
Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan wartawan atau perusahaan media, melainkan juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
Ia menilai apabila produk jurnalistik yang telah melalui proses keberimbangan dapat dijadikan dasar kriminalisasi, narasumber berpotensi merasa takut untuk menyampaikan informasi kepada media.
Akibatnya, masyarakat justru kehilangan kesempatan memperoleh informasi dari berbagai sumber.
Aiman menggambarkan media sebagai clearing house atau rumah penjernih informasi, terutama di tengah derasnya informasi yang beredar di media sosial dan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Ia juga mengingatkan bahwa ketakutan narasumber untuk berbicara dapat menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi.
Mekanisme Dewan Pers Menjadi Sorotan
Pernyataan Aiman kembali mengangkat perdebatan mengenai hubungan antara kemerdekaan pers dan proses penegakan hukum.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kemerdekaan pers serta mekanisme penyelesaian persoalan pemberitaan melalui hak jawab, hak koreksi, dan peran Dewan Pers.
Namun, perlindungan terhadap kemerdekaan pers bukan berarti setiap produk jurnalistik otomatis kebal dari proses hukum. Penilaian terhadap suatu perkara tetap harus mempertimbangkan fakta, konteks, ketentuan hukum, dan kewenangan lembaga terkait.
Kesaksian Aiman dalam perkara Dokter Tifa pun menjadi momentum penting untuk mengingatkan bahwa kebebasan pers, tanggung jawab jurnalistik, dan penegakan hukum harus ditempatkan secara proporsional.
Pada akhirnya, yang menjadi perhatian bukan hanya perkara yang sedang disidangkan, tetapi juga bagaimana ruang kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi tetap terlindungi dalam negara demokrasi.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar