WART4, JAKARTA — Seorang calon kadet Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan (Unhan) RI memilih mengundurkan diri setelah muncul ketentuan mengenai pelepasan hijab. Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab:
Jika memang tidak ada aturan tertulis yang melarang hijab, atas dasar apa calon kadet diminta melepas hijab?
Calon kadet tersebut, Asma Wafa Ahdina, mengaku memilih mundur setelah mengetahui adanya ketentuan mengenai penggunaan hijab selama menjalani pendidikan. Kisahnya kemudian menyebar di media sosial dan memicu perdebatan mengenai transparansi aturan di lingkungan pendidikan militer.
Menurut keterangan Wafa yang diberitakan sejumlah media, persoalan tersebut mulai muncul dalam rangkaian proses penerimaan calon kadet.
Ia mengaku pada saat wawancara akademik 7 Juni 2026 terdapat pertanyaan mengenai kesediaan calon kadet perempuan berhijab untuk melepas hijab apabila dinyatakan lulus.
Persoalan serupa, menurut keterangannya, kembali muncul dalam pengarahan berikutnya.
Namun ketika akan menandatangani kontrak pendidikan pada 24 Juni 2026, Wafa mempertanyakan dasar tertulis ketentuan tersebut.
Pertanyaan itu menjadi titik penting dalam kasus ini.
Sebab, menurut keterangannya, ia tidak menemukan klausul khusus mengenai kewajiban melepas hijab dalam dokumen perjanjian pendidikan, dirilis dari tirto.id
Wafa akhirnya memilih mengundurkan diri.
Dalam pemberitaan mengenai kasus tersebut, alasan pengunduran dirinya disebut secara spesifik berkaitan dengan ketidaksediaannya melepas hijab.
Peraturan Rektor 28 Tahun 2025: Di Mana Larangannya?
Polemik semakin menarik setelah Kementerian Pertahanan memberikan klarifikasi resmi pada 23 Agustus 2026.
Kemhan menegaskan bahwa Peraturan Rektor Unhan RI Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pedoman Kehidupan Kadet tidak memuat ketentuan yang secara spesifik melarang penggunaan hijab bagi kadet perempuan, dikutip dari kemenhan.go.id.
Justru menurut Kemhan, peraturan tersebut menempatkan nilai ketakwaan sebagai bagian dari kode kehormatan kadet.
Kadet diarahkan menjalankan kehidupan beragama sesuai agama dan kepercayaannya. Kemhan juga menyebut menjalankan ibadah dan pembinaan mental sebagai salah satu hak kadet selama menjalani pendidikan.
Artinya, berdasarkan penjelasan resmi pemerintah, Peraturan Rektor 28/2025 bukanlah dasar larangan hijab secara umum.
Lalu persoalannya kembali ke pertanyaan awal:
Jika peraturan rektor tidak melarang, dari mana instruksi untuk melepas hijab berasal?
Kemhan Menyebut Ada Aturan Teknis Latsarmil
Kemhan memberikan penjelasan tambahan.
Menurut kementerian tersebut, tidak digunakannya hijab dalam kegiatan tertentu selama Latihan Dasar Militer (Latsarmil) berkaitan dengan pertimbangan keamanan, keselamatan, keleluasaan bergerak, serta penggunaan perlengkapan latihan.
Kemhan menyebut hal tersebut sebagai pengaturan teknis dalam pelaksanaan Latsarmil, bukan pembatasan terhadap keyakinan agama.
Penjelasan ini tentu memberikan perspektif berbeda.
Namun terdapat satu persoalan yang patut ditelusuri lebih jauh:
Apa nama dan nomor aturan teknis tersebut?
Apakah berbentuk surat keputusan?
Apakah berupa petunjuk teknis?
Apakah SOP latihan?
Atau hanya instruksi internal kepada peserta?
Pertanyaan tersebut penting karena seorang calon kadet disebut telah meminta dasar tertulis mengenai kewajiban melepas hijab.
Sampai penelusuran ini dilakukan, dokumen publik yang menunjukkan secara rinci aturan teknis yang pada saat itu menjadi dasar instruksi pelepasan hijab belum ditemukan.
Mengapa Aturan Baru Justru Muncul Setelah Polemik?
Ada perkembangan lain yang sulit diabaikan.
Setelah kasus tersebut mencuat, Unhan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/201/VIII/2026 tertanggal 24 Agustus 2026 mengenai penggunaan hijab bagi kadet mahasiswa S1 dan D3 Muslim putri.
Dalam surat edaran tersebut, kadet perempuan Muslim diizinkan menggunakan hijab dalam semua kegiatan pendidikan dan latihan Unhan.
Hijab untuk seragam pakaian dinas ditetapkan menggunakan warna hitam dan harus digunakan secara rapi, tidak mengganggu keamanan, serta tidak menghambat operasional pendidikan dan latihan.
Pertanyaannya:
Mengapa aturan yang secara eksplisit mengatur penggunaan hijab baru diterbitkan setelah persoalan tersebut menjadi sorotan publik?
Tentu penerbitan aturan baru tidak otomatis berarti bahwa kebijakan sebelumnya salah.
Apalagi Kemhan sendiri menyebut penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya memperjelas ketentuan yang sebelumnya belum secara spesifik mengatur penggunaan hijab bagi kadet perempuan Muslim.
Dari "Tidak Ada Larangan" Menjadi Ada Aturan Khusus
Di sinilah terdapat sebuah rangkaian fakta yang perlu dibaca secara utuh.
Pertama, Kemhan mengatakan Peraturan Rektor 28/2025 tidak melarang hijab.
Kedua, Kemhan mengakui terdapat pengaturan teknis dalam kegiatan tertentu Latsarmil yang sebelumnya membuat kadet tidak menggunakan hijab.
Ketiga, seorang calon kadet mengaku mendapat informasi mengenai kewajiban melepas hijab dan akhirnya memilih mengundurkan diri.
Keempat, setelah polemik muncul, Unhan menerbitkan surat edaran yang secara eksplisit mengizinkan penggunaan hijab dalam seluruh kegiatan pendidikan dan latihan, dengan persyaratan tertentu.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata pertanyaan "Unhan melarang hijab atau tidak?"
Ada persoalan yang lebih spesifik:
Bagaimana aturan itu diterapkan sebelum surat edaran baru diterbitkan?
MUI Ikut Meminta Klarifikasi
Polemik tersebut juga mendapat perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Pada 22 Agustus 2026, MUI meminta Unhan memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan pelarangan hijab.
MUI menyatakan klarifikasi diperlukan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan keresahan publik. MUI juga menyampaikan pandangan mengenai hak konstitusional warga negara apabila dugaan tersebut benar terjadi.
Klarifikasi kemudian datang dari Kemhan sehari setelahnya.
Dengan demikian, persoalan yang awalnya muncul dari pengalaman seorang calon kadet berkembang menjadi isu mengenai regulasi, hak beragama, disiplin militer, keselamatan latihan, serta transparansi kebijakan pendidikan.
Pertanyaan yang Masih Menunggu Jawaban
Dari rangkaian dokumen dan keterangan yang tersedia, setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pihak terkait:
1. Apa dasar tertulis yang digunakan ketika calon kadet perempuan diminta melepas hijab?
2. Jika dasar tersebut merupakan aturan teknis Latsarmil, apa nomor dan tanggal aturan tersebut?
3. Apakah aturan teknis itu berlaku untuk seluruh calon/kadet perempuan Muslim atau hanya kegiatan tertentu?
4. Mengapa ketentuan mengenai hijab tidak dijelaskan secara spesifik sejak proses penerimaan?
5. Apakah calon kadet mendapatkan dokumen resmi mengenai ketentuan tersebut sebelum menandatangani kontrak?
6. Apakah sebelum Agustus 2026 sudah ada desain atau alternatif hijab yang memenuhi standar keselamatan latihan?
7. Apakah penerbitan SE/201/VIII/2026 merupakan aturan baru atau sekadar memperjelas aturan yang sudah ada?
8. Jika hanya memperjelas aturan, mengapa ketentuan tersebut sebelumnya tidak tertulis secara eksplisit?
Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan publik tidak hanya menerima dua versi yang berhadapan: versi calon kadet dan versi institusi.
Bukan Sekadar Soal Hijab
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang selembar kain yang dikenakan di kepala.
Ini juga tentang kepastian aturan.
Dalam pendidikan yang memiliki disiplin tinggi seperti pendidikan kadet, peserta tentu dituntut mengikuti ketentuan yang berlaku. Namun pada saat yang sama, calon peserta juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai aturan tersebut sebelum mengambil keputusan untuk mengikuti pendidikan.
Jika terdapat persyaratan khusus terkait pakaian, agama, keselamatan, atau latihan militer, pertanyaan dasarnya sederhana:
Apakah persyaratan itu tertulis, dapat diakses, dan sudah diketahui calon peserta sejak awal?
Kasus Wafa menunjukkan pentingnya pertanyaan tersebut.
Terlebih setelah polemik muncul, institusi akhirnya mengeluarkan aturan yang secara eksplisit mengakomodasi penggunaan hijab dalam seluruh kegiatan pendidikan dan latihan.
Sementara itu, satu pertanyaan utama masih terbuka:
Jika sejak awal memang tidak ada larangan hijab secara umum, mengapa seorang calon kadet sampai merasa harus memilih antara mempertahankan hijab atau meninggalkan pendidikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya tidak berhenti pada klarifikasi bahwa "tidak ada larangan".
Publik juga berhak mengetahui aturan apa yang berlaku, siapa yang menetapkannya, bagaimana aturan itu disampaikan, dan bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar