WART4, BOGOR — Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan adanya bangunan menyerupai “kluster mewah” yang dihuni oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026).
Temuan tersebut terungkap setelah tim Ombudsman justru menemukan sejumlah bangunan di luar blok sel WBP ketika sebelumnya mereka sempat ditolak masuk ke area blok oleh petugas Lapas Cibinong.
Dalam siaran pers Nomor 055/HM.01/IX/2026 yang diterbitkan Kamis (24/9/2026), Ombudsman menyebut tim datang dengan membawa surat tugas untuk melakukan pengawasan pelayanan publik di Lapas Kelas IIA Cibinong. Namun, tim tetap ditolak masuk ke dalam blok oleh petugas yang berjaga.
“Karena ditolak masuk ke dalam, tim kami justru menemukan sejumlah temuan lain yang berada di luar blok sel Lapas,” ujar Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan.
Temukan Lebih dari 10 Bangunan
Menurut Ombudsman, tim menemukan sejumlah bangunan di sekitar lapas yang tampak seperti homestay dan rumah kluster.
Bangunan tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, di antaranya sofa, kulkas, televisi dan meja makan.
Ombudsman menyebut terdapat lebih dari 10 rumah di area tersebut. Ketika berhasil masuk ke salah satu bangunan, tim menemukan fasilitas yang disebut menyerupai apartemen, terdiri dari ruang tamu, satu kamar, televisi, kulkas dan fasilitas lainnya.
Tidak hanya itu, Ombudsman juga menemukan fasilitas fitnes lengkap serta pembangunan simulator golf yang masih berlangsung.
Temuan tersebut menjadi perhatian Ombudsman karena fasilitas seperti itu dinilai berbeda dengan fasilitas yang ditemukan dalam kunjungan pengawasan Ombudsman di sejumlah lapas dan rutan di daerah lain.
Bertemu Penghuni yang Mengaku Warga Binaan
Dalam pemeriksaan tersebut, tim Ombudsman bertemu dengan salah satu penghuni bangunan yang mengaku sebagai warga binaan Lapas Kelas IIA Cibinong.
Namun, sebelum Ombudsman dapat menggali informasi lebih jauh mengenai keberadaan orang tersebut dan penggunaan bangunan, petugas lapas disebut menghalangi Ombudsman untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan.
Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan tim bahkan telah mewawancarai penghuni yang mengaku sebagai narapidana.
Menurutnya, semakin kuatnya hambatan ketika tim melakukan pemeriksaan justru menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi di dalam area tersebut.
Ombudsman menyebut proses pemeriksaan juga sempat diwarnai aksi dorong-dorongan, hingga salah satu anggota tim Ombudsman mengalami kaki terjepit.
Ada Celah Keamanan
Selain menemukan bangunan dan fasilitas yang dinilai tidak lazim, Ombudsman juga menemukan adanya celah keamanan di kawasan tersebut.
Tim menemukan akses keluar di bagian belakang rumah-rumah petak yang dalam kondisi tidak terkunci. Akses tersebut disebut terhubung langsung dengan hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.
Kondisi tersebut dinilai Ombudsman sebagai kerentanan keamanan yang perlu mendapat perhatian.
Ombudsman Terima Laporan Dugaan Pungutan Rp150 Ribu per Minggu
Temuan lain yang disampaikan Ombudsman adalah adanya laporan dari keluarga WBP mengenai dugaan pungutan sebesar Rp150.000 setiap minggu di Blok A.
Ombudsman menyebut dugaan pungutan tersebut menjadi persoalan serius, terlebih Lapas Cibinong telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Perlu ditegaskan, dalam siaran pers tersebut Ombudsman menyebutnya sebagai laporan mengenai dugaan pungutan, sehingga belum dapat ditulis sebagai pungutan yang telah terbukti.
Ombudsman Minta Kementerian Imipas Evaluasi
Atas berbagai temuan tersebut, Ombudsman RI meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Syafrida R. Rasahan mengatakan peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan di lapas perlu menjadi perhatian. Menurut Ombudsman, evaluasi tidak hanya diperlukan terhadap satu lapas, tetapi juga seluruh unit layanan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ombudsman juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan untuk memastikan kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Lembaga tersebut menyatakan akan bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya di bidang penegakan hukum.
Pemasyarakatan Bagian dari Sistem Peradilan Pidana
Ombudsman menilai pengawasan terhadap pemasyarakatan tidak dapat dilepaskan dari sistem peradilan pidana secara keseluruhan.
Syafrida menyebut kerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung penting dilakukan karena sebagian WBP merupakan pihak yang perkaranya ditangani oleh kepolisian maupun kejaksaan.
Sementara itu, Mahkamah Agung melalui hakim pengawas dan pengamat memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan serta kondisi warga binaan sebagaimana diamanatkan KUHAP.
Sampai pada siaran pers Ombudsman RI tanggal 24 September 2026, temuan mengenai bangunan, penghuni yang mengaku sebagai WBP, dugaan pungutan, serta celah keamanan tersebut masih menjadi bagian dari pengawasan dan pendalaman Ombudsman.
Red/BS
Posting Komentar
0Komentar